Kabar Gembira !! Dibuka 8 Februari 2019, PPPK Dipastikan Terima Uang Pensiun
loading...
loading...
Situsberbagi.com - Selamat siang sahabat situs berbagi. Pendaftaran PPPK 2019 akan dibuka tanggal 8 Februari 2019. Salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan anda buat daftar adalah tidak akan menerima pensiun seperti PNS. Namun, kabar gembiranya PPPK akan diberikan hak pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Berikut informasinya.
Honorer yang berencana menjadi pegawai setara PNS lewat skema Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak perlu khawatir soal uang
pensiun. Pasalnya, PT Taspen (persero) saat ini resmi menjadi
penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai non-PNS yang
bertugas pada instansi pemerintah.
Dalam keterangan resmi perusahaan disebutkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam 2 kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara Negara.
Corporate Secretary Taspen Dodi Susanto menjelaskan program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh TASPEN.
Dalam keterangan resmi perusahaan disebutkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam 2 kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara Negara.
Corporate Secretary Taspen Dodi Susanto menjelaskan program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh TASPEN.
Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK
berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.
"Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa Pegawai
Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian
sebagaimana berlaku bagi PPPK," kata Dodi dalam keterangannya, Selasa
(29/1/2019).
Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN.
Peraturan Pemerintah di atas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah.
Selain itu untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015.
Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN.
Peraturan Pemerintah di atas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah.
Selain itu untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015.
Artikel ini juga terbit di detik.com dengan judul Honorer Jadi Setara PNS juga bakal dapat uang pensiun
Demikian informasi ini kami bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih
loading...
0 Response to "Kabar Gembira !! Dibuka 8 Februari 2019, PPPK Dipastikan Terima Uang Pensiun"
Posting Komentar