Pasal 8 Huruf (f), Inilah Kelompok Tenaga Honorer yang Mendapat Tunjangan Hari Raya (THR)

loading...

loading...

Situsberbagi.com - Selamat pagi sahabat situs berbagi. Ada kemungkinan tenaga honorer juga akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Berikut penjelasannya.

Pasal 8 huruf (f) PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Bagi Pegawai Negeri Sipil

 

Dalam PP No 36 Tahun 2018 pasal 8 huruf f dikatakan bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Dikutip dari merdeka.com, Menurut PP nomor 19 Pasal 8 huruf f Tahun 2018 tentang tunjangan hari raya, ketentuan pemberian THR dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi pegawai honorer.

"Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Artinya, bunyi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2018 lalu juga sama dengan PP Nomor 36 Tahun 2019 yang juga menjadi Dasar Hukum pemberian THR tahun ini.

Meskipun, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pasal ini, tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memberikan penjelasan terkait ketentuan THR untuk honorer sesuai dengan pernyataaan pada pasal 8 huruf f PP nomor 19 Tahun 2018 tentang THR seperti dikutip dari jawapos.com berikut ini. 

Ada dua klasifikasi tenaga honorer instansi pusat yang mendapatkan THR. Yakni, pegawai honorer yang diangkat pejabat pembina kepegawaian seperti menteri mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan PP 19/ 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan 53/2018. Tenaga honorer kelompok itu, antara lain, dokter pegawai tidak tetap (PTT), bidan PTT, dan penyuluh KB.

Berikutnya adalah tenaga honorer yang diangkat kepala satker. Contohnya sopir, satpam, pramubakti, dan sekretaris. Mereka diberi THR sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), kontrak kerja, dan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga honorer. Lantas, bagaimana tenaga honorer di instansi pemerintah daerah (pemda)?

 

Saat dikonfirmasi soal THR bagi honorer, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan, masyarakat perlu membedakan kelompok tenaga honorer yang dimaksud.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, yang dimaksud tenaga honorer oleh Kemenkeu mungkin tenaga pengamanan, sopir, atau petugas kebersihan. “Bukan honorer sebagaimana dipahami pada umumnya,” katanya kemarin (26/5).

Demikian informasi ini kami bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih

loading...

Tweet